KURS PAJAK

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 61/KM.11/2013 tanggal 3 Desember 2013
Berlaku : 4 Desember 2013 - 10 Desember 2013

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [ USD ]	1	11916.00
Dolar Australia [ AUD ]	1	10861.78
Dolar Canada [ CAD ]	1	11251.96
Kroner Denmark [ DKK ]	1	2171.15
Dolar Hongkong [ HKD ]	1	1536.96
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	3693.75
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	9720.51
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1951.34
Poundsterling Inggris [ GBP ]	1	19457.46
Dolar Singapura [ SGD ]	1	9499.35
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1816.96
Franc Swiss [ CHF ]	1	13149.55
Yen Jepang [ JPY ]	100	11669.15
Kyat Burma [ BUK ]	1	12.10
Rupee India [ INR ]	1	191.01
Dinar Kuwait [ KWD ]	1	42132.51
Rupee Pakistan [ PKR ]	1	109.92
Peso Philipina [ PHP ]	1	272.51
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	3177.18
Rupee Srilanka [ LKR ]	1	90.80
Baht Thailand [ THB ]	1	370.96
Dolar Brunei D. [ BND ]	1	9501.77
EURO [ EUR ]	1	16194.73
Yuan China [ CNY ]	1	1955.83
Won Korea [ KRW ]	1	11.25

Kurs Pajak

Kurs Pajak yang Berlaku dari 20 Nopember 2013 - 26 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KM.11/2013 tanggal 19 Nopember 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id

Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1	11,569.00
Dolar Australia ( AUD ) , 1	10,814.56
Dolar Canada ( CAD ) , 1	11,062.60
Kroner Denmark ( DKK ) , 1	2,089.87
Dolar Hongkong ( HKD ) , 1	1,492.08
Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1	3,610.11
Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1	9,595.92
Kroner Norwegia ( NOK ) , 1	1,881.31
Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1	18,572.92
Dolar Singapura ( SGD ) , 1	9,273.58
Kroner Swedia ( SEK ) , 1	1,740.99
Franc Swiss ( CHF ) , 1	12,638.31
Yen Jepang ( JPY ) , 100	11,585.51
Kyat Myanmar ( MMK ) , 1	11.90
Rupee India ( INR ) , 1	182.91
Dinar Kuwait ( KWD ) , 1	40,812.11
Rupee Pakistan ( PKR ) , 1	107.64
Peso Philipina ( PHP ) , 1	264.93
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1	3,084.71
Rupee Srilanka ( LKR ) , 1	88.22
Baht Thailand ( THB ) , 1	366.40
Dolar Brunei D. ( BND ) , 1	9,273.87
EURO ( EUR ) , 1	15,587.99
Renminbi China ( CNY ) , 1	1,900.06
Won Korea ( KRW ) , 1	10.84

Kurs Pajak

Kurs Pajak yang Berlaku dari 13 Nopember 2013 - 19 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 56/KM.11/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id

Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1	11,427.00
Dolar Australia ( AUD ) , 1	10,798.96
Dolar Canada ( CAD ) , 1	10,926.09
Kroner Denmark ( DKK ) , 1	2,056.81
Dolar Hongkong ( HKD ) , 1	1,474.06
Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1	3,589.58
Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1	9,505.48
Kroner Norwegia ( NOK ) , 1	1,886.96
Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1	18,340.68
Dolar Singapura ( SGD ) , 1	9,179.83
Kroner Swedia ( SEK ) , 1	1,744.53
Franc Swiss ( CHF ) , 1	12,459.93
Yen Jepang ( JPY ) , 100	11,580.52
Kyat Myanmar ( MMK ) , 1	11.77
Rupee India ( INR ) , 1	183.62
Dinar Kuwait ( KWD ) , 1	40,370.26
Rupee Pakistan ( PKR ) , 1	106.46
Peso Philipina ( PHP ) , 1	264.13
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1	3,046.72
Rupee Srilanka ( LKR ) , 1	87.14
Baht Thailand ( THB ) , 1	363.91
Dolar Brunei D. ( BND ) , 1	9,176.29
EURO ( EUR ) , 1	15,341.45
Renminbi China ( CNY ) , 1	1,875.15
Won Korea ( KRW ) , 1	10.75

SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK BREVET A ( SPT OP )

Soal Pengisian SPT Tahunan (USKP 2011).pdf by ed-SUKconsulting

Format Surat Keterangan Bebas (SKB)

Permohonan SKB.pdf by ed-SUKconsulting

UU36-2008.pdf by ed-SUKconsulting

SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi berupa Denda, Bentuk pengenaan Denda dan Besarnya Denda

No	PERIHAL	DASAR HUKUM	SANKSI DENDA
1	SPT tidak disampaikan tepat waktu	UU KUP Pasal 7 ayat (1)	SPT Masa PPN    = 500.000 SPT Masa lainya = 100.000
2	Pembetulan SPT karena pengungkapan ketidak benaran sekalipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan	UU KUP Pasal 8 ayat (3)	150% dari Jumlah Pajak yang Kurang dibayar

KURS PAJAK 6 Nov s/d 12 Nov 2013

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 06 November 2013 sampai dengan 12 November 2013, ditetapkan sebagai berikut :

1.	Rp	11.116,00		Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2	Rp	10.587,64		Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3	Rp	10.623,12		Untuk Dolar Canada (CAD)	1-
4	Rp	2.050,74		Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5	Rp	1.433,61		Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6	Rp	3.531,68		Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7	Rp	9.196,66		Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8	Rp	1.884,60		Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9	Rp	17.880,68		Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10	Rp	8.974,89		Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11	Rp	1.746,03		Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12	Rp	12.389,82		Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13	Rp	11.337,85		Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14	Rp	11,42		Untuk Kyat Burma (BUK)	1-
15	Rp	181,07		Untuk Rupee India (INR)	1-
16	Rp	39.434,84		Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17	Rp	104,24		Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18	Rp	257,80		Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19	Rp	2.963,79		Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20	Rp	84,89		Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21	Rp	357,84		Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22	Rp	8.974,31		Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23	Rp	15.295,90		Untuk Euro (EUR)	1-
24	Rp	1.825,36		Untuk Yuan China (CNY)	1-
25	Rp	10,48		Untuk Won Korea (KRW)	1-

RESUME UNDANG-UNDANG KUP

·         BAB  I  “ KETENTUAN UMUM “

Ø  PASAL 1

·         BAB II    “ NPWP, PPKP, SPT, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK”

Ø  PASAL 2

Kewajiban Mendaftarkan NPWP & PKP

Ø  PASAL 2A

Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain

Ø  PASAL 3 s/d PASAL 7

Kewajiban mengisi SPT

Ø  PASAL 8

Tata cara Pembetulan SPT

Ø  PASAL 9

Pembayaran dan Penyetoran Pajak + Sanksi Bunga 2% atas keterlambatan Penyetoran Pajak

Ø  PASAL 10

Tata cara Pembayaran Pajak dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak )

Ø  PASAL 11

Tata cara Kelebihan Pembayaran Pajak + Imbalan Bunga 2% per bulan atas keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

·         BAB  III  “ PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK “

Ø  PASAL 12 dan PASAL 13

Prosedur Penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Ø  PASAL 13A

Tidak Menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah yang kurang bayar (SKPKB)

Ø  PASAL 14

Tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak ( STP )

Ø  PASAL 15

Tatacara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT )

Ø  PASAL 16

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak

Ø  PASAL 17

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB )

Ø  PASAL 17A

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN )

Ø  PASAL 17B

Tata cara Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Ø  PASAL 17C dan PASAL 17D

Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ( SKPPKP ) wuntuk wajib pajak tertentu

Ø  PASAL 17E

Pengembalian PPN oleh wajib pajak luar negeri

·         BAB  IV  “ PENAGIHAN PAJAK “

Ø  PASAL 18

Dasar Penagihan Pajak ( STP,SKPKB,SKPKBT,SK Keberatan, Putusan Banding, Peninjauan Kembali)

Ø  PASAL 19

Sanksi Administrasi berupa Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kurang bayar pajak

Angsuran atas Pembayaran Hutang Pajak.

Ø  PASAL 20

Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa

Ø  PASAL 21

Kedudukan Negara sebagai Kreditur Preferen yang mempunyai HAK MENDAHULU atas Aset milik Penanggung Pajak yang akan dilelang

Ø  PASAL 22

Saat Daluwarsa Penagihan Pajak

Ø  PASAL 23

Gugatan

Ø  PASAL 24

Tata cara Penghapusan Piutang Pajak

·         BAB  V  “ KEBERATAN DAN BANDING “

Ø  Pasal 25

Tata cara dan Proses Pengajuan Keberatan

Ø  Pasal 26

Keputusan Keberatan

Ø  PASAL 26A

Hak wajib pajak dalam proses Keberatan

Ø  PASAL 27

Tata cara Proses Pengajuan Banding

Ø  PASAL 27A

Pemberian Imbalan Bunga 2% per bulan akibat putusan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali dikabulkan seluruhnya atau sebagian yang menyebabkan Lebih Bayar Pajak.

·         BAB  VI “PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN”

Ø  PASAL 28

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.

Ø  PASAL 29

Proses Pemeriksaan Pajak

Ø  PASAL 29A

Pemeriksaan Kantor atas Wajib Pajak yg mendaftarkan sahamnya dibursa efek

Ø  PASAL 30

Tata cara Penyegelan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)huruf b

Ø  PASAL 31

Hak wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

·         BAB VII  “ KETENTUAN KHUSUS “

Ø  PASAL 32

Wajib Pajak dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Ø  PASAL 34

Tentang Kerahasian Data Wajib Pajak

Ø  PASAL 35 dan PASAL 35A

Direktur Jenderal Pajak dapat meminta Informasi atau keterangan lain dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yg sedang diperiksa.

Ø  PASAL 36

Proses Pengajuan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

Ø  PASAL 36A

Hal Kelalaian Pegawai Pajak dalam melaksanakan Undang-undang Perpajakan.

Ø  PASAL 36B

Kode Etik Pegawai Pajak

Ø  PASAL 36C

Komite Pengawasan Perpajakan

Ø  PASAL 36D

Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar Pencapaian Kinerja Tertentu

Ø  PASAL 37

Perubahan besarnya Imbalan Bunga dan Sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

·         BAB  VIII “ KETENTUAN PIDANA “

Ø  PASAL 38, PASAL 39, PASAL 39A

Tindak Pidana dalam Perpajakan

Ø  PASAL 40

Daluarsa Tindak Pidana Perpajakan 10 Tahun

Ø  PASAL 41

Sanksi atas Kerahasian wajib pajak yang dilanggar.

Ø  PASAL 41A

Tindak Pidana Perpajakan dalam memberikan Bukti atau keterangan yang tidak benar

Ø  PASAL 41B

Tindak Pidana Perpajakan dalam hal menghalangi atau mempersulit penyidikan

Ø  PASAL 41C

Seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A.( memberikan Informasi atau keterangan )

Ø  PASAL 43

Tindak Pidana dalam Perpajakan ( Pasal 39 & 39B ) berlaku juga untuk wakil, kuasa, pegawai wajib pajak, atau pihak lain yg menyuruh melakukan.

Ø  PASAL 43A

Pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan.

·         BAB  IX “ PENYIDIKAN”

Ø  PASAL 44, PASAL 44A, dan PASAL 44B

Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Dirjen Pajak Berencana Kawinkan NPWP dengan e-KTP

Ditulis oleh Okezone.com

Tuesday, 29 October 2013

JAKARTA - Dalam rangka mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp1.280,4 triliun dalam APBN 2014, pemerintah akan menyiapkan beberapa strategi. Cara tersebut yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan, untuk meningkatkan penerimaan tersebut pihaknya akan mengambil langkah intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap beberapa unsur pajak. "Intensifikasi langkahnya dengan transisi dari manual ke IT Based dan digitalisasi bagi para wajib pajak," tutur Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/10/2013). Selain itu, ungkap Fuad, pihaknya akan melakukan penggalian terhadap potensi sektoral seperti pada sektor pertambangan, properti, sawit, dan perdagangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut. Sementara itu untuk proses ekstensifikasi, selain terus menambah jumlah pegawai Ditjen Pajak sebanyak 3.000 pegawai tahun ini, Fuad akan menerapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tereintegrasi dengan e-KTP. Menurut dia, hal ini dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan Dirjen Pajak Berencana Kawinkan NPWP dengan e-KTP dari orang pribadi. "Jadi nanti kita kawinkan e-KTP tersebut dengan NPWP, agar orang pribadi dapat tersensus dengan baik," tandasnya. Sumber : Okezone.com Tanggal: 28 Oktober 2013

SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK BREVET A 2009

SOAL Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak BREVET A
Mata Ujian KUP, PPSP, PP
Periode Mei Tahun 2009

1. Karta seorang pemuda yang ulet berkeinginan untuk memulai usahanya sendiri di rumah tinggalnya yaitu usaha konveksi. Karta berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lama…….

a.       Ketika usaha konveksinya mulai dibuka

b.      Akhir bulan berikutnya setelah usaha konveksinya beroperasi

c.       Akhir bulan berikutnya setelah bulan penghasilan netonya melebihi PTKPnya

d.      Pada saat Karta mempunyai niat membuka usaha konveksi

Jawaban ( b )    

PER-44/PJ/2008 Tentang “ Tata Cara Pendaftaran NPWP dan PKP “ Pasal 2 ayat (2)

“Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk  wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan “

               

2.  Farah telah bekerja dan telah mempunyai NPWP sebelum melangsungkan pernikahanya dengan Ratno. Karena Ratno seorang pengusaha dan mempunyai NPWP maka untuk Farah…….

a.       NPWP Farah harus diusulkan untuk dihapuskan

b.  NPWP Farah tidak dihapuskan dan Farah harus tetap melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri

c.     NPWP Farah tidak perlu dihapuskan dan Farah tidak perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya karena suami sudah mempunyai NPWP

d.  NPWP Farah dapat diusulkan untuk dihapuskan apabila kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.

Jawaban ( b )

Pasal 2 UU KUP

Kurs Pajak yang Berlaku dari 30 Oktober 2013 - 5 Nopember 2013

Kurs Pajak yang Berlaku dari 30 Oktober 2013 - 5 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 47/KM.11/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id

Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1	11,078.00
Dolar Australia ( AUD ) , 1	10,667.29
Dolar Canada ( CAD ) , 1	10,656.25
Kroner Denmark ( DKK ) , 1	2,048.58
Dolar Hongkong ( HKD ) , 1	1,428.73
Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1	3,507.48
Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1	9,271.73
Kroner Norwegia ( NOK ) , 1	1,878.12
Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1	17,935.30
Dolar Singapura ( SGD ) , 1	8,956.37
Kroner Swedia ( SEK ) , 1	1,745.68
Franc Swiss ( CHF ) , 1	12,406.32
Yen Jepang ( JPY ) , 100	11,356.28
Kyat Myanmar ( MMK ) , 1	11.40
Rupee India ( INR ) , 1	180.00
Dinar Kuwait ( KWD ) , 1	39,293.42
Rupee Pakistan ( PKR ) , 1	104.06
Peso Philipina ( PHP ) , 1	257.08
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1	2,953.67
Rupee Srilanka ( LKR ) , 1	84.77
Baht Thailand ( THB ) , 1	356.28
Dolar Brunei D. ( BND ) , 1	8,959.70
EURO ( EUR ) , 1	15,281.11
Renminbi China ( CNY ) , 1	1,820.44
Won Korea ( KRW ) , 1	10.45

SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK B JUNI 2012

SOAL UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK B

Mata Ujian KUP, PPSP, PP

Periode Juni Tahun 2012

1.  PT.Dika Menerima pemberitahuan dari Dirjen Pajak bahwa permohonan keberatan atas SKPKB-nya tidak dapat dipertimbangkan karena disampaikan melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Upaya hukum dapat dilakukan PT.Dika berkaitan dengan keberatan atas SKPKB-nya adalah………

a.      Mengajukan Gugatan

b.      Mengajukan Banding

c.       Mengajukan Peninjauan Kembali

d.      Mengajukan Permohonan Pembatalan.

Jawaban ( d )

Dasar Hukum : Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP

“ Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan SuratKetetapan Pajak yang tidak benar “

Maka Upaya Hukum yang dapat dilakukan PT.Dika apabila permohonan keberatan atas SKPKB-nya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formal adalah mengajukan Permohonan Pembatalan SKP yang tidak benar.

2.   Berdasarkan hasil penelitian SPT PPh Badan PT.Rubi untuk tahun 2011 yang dissampaikan tanggal 30 April 2012 dengan PPh Pasal 29 sebesar Rp 50.000.000 ditemukan adanya kesalahan hitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran PPh pasal 29 sebesar Rp 175.000.000. Untuk menagih kekurangan pembayaran pajak tersebut produk hukum yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2012 adalah ……….

a.      SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga 6%

b.      SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga 14%

c.       STP dengan sanksi administrasi berupa bunga 6%

d.      STP dengan sanksi administrasi berupa bunga 14%

Jawaban ( c )

Dasar Hukum : Pasal 14 ayat (1) huruf b UU KUP

“ Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung“

Pasal 14 ayat (3) UU KUP : “ Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saatnya terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkanya Surat Tagihan Pajak.

KURS PAJAK

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013, ditetapkan sebagai berikut :

1.	Rp	11.099,00		Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2	Rp	10.665,81		Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3	Rp	10.758,66		Untuk Dolar Canada (CAD)	1-
4	Rp	2.026,35		Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5	Rp	1.431,29		Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6	Rp	3.511,22		Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7	Rp	9.385,08		Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8	Rp	1.864,94		Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9	Rp	17.855,45		Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10	Rp	8.940,07		Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11	Rp	1.721,52		Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12	Rp	12.241,56		Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13	Rp	11.312,23		Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14	Rp	11,41		Untuk Kyat Burma (BUK)	1-
15	Rp	180,62		Untuk Rupee India (INR)	1-
16	Rp	39.256,48		Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17	Rp	104,55		Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18	Rp	257,39		Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19	Rp	2.959,15		Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20	Rp	84,68		Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21	Rp	356,40		Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22	Rp	8.939,64		Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23	Rp	15.114,86		Untuk Euro (EUR)	1-
24	Rp	1.819,80		Untuk Yuan China (CNY)	1-
25	Rp	10,43		Untuk Won Korea (KRW)	1-

KURS PAJAK

Kurs Pajak yang Berlaku dari 9 Oktober 2013 - 22 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 44/KM.11/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id

Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1	11,366.00
Dolar Australia ( AUD ) , 1	10,688.29
Dolar Canada ( CAD ) , 1	11,016.42
Kroner Denmark ( DKK ) , 1	2,067.82
Dolar Hongkong ( HKD ) , 1	1,465.65
Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1	3,545.62
Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1	9,423.34
Kroner Norwegia ( NOK ) , 1	1,899.39
Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1	18,329.34
Dolar Singapura ( SGD ) , 1	9,101.04
Kroner Swedia ( SEK ) , 1	1,779.26
Franc Swiss ( CHF ) , 1	12,572.68
Yen Jepang ( JPY ) , 100	11,660.68
Kyat Myanmar ( MMK ) , 1	11.68
Rupee India ( INR ) , 1	183.66
Dinar Kuwait ( KWD ) , 1	40,190.96
Rupee Pakistan ( PKR ) , 1	107.28
Peso Philipina ( PHP ) , 1	263.05
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1	3,030.52
Rupee Srilanka ( LKR ) , 1	86.50
Baht Thailand ( THB ) , 1	363.42
Dolar Brunei D. ( BND ) , 1	9,100.31
EURO ( EUR ) , 1	15,424.85
Renminbi China ( CNY ) , 1	1,856.54
Won Korea ( KRW ) , 1	10.61