SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi berupa Denda, Bentuk pengenaan Denda dan Besarnya Denda

No	PERIHAL	DASAR HUKUM	SANKSI DENDA
1	SPT tidak disampaikan tepat waktu	UU KUP Pasal 7 ayat (1)	SPT Masa PPN    = 500.000 SPT Masa lainya = 100.000
2	Pembetulan SPT karena pengungkapan ketidak benaran sekalipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan	UU KUP Pasal 8 ayat (3)	150% dari Jumlah Pajak yang Kurang dibayar
3	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu	UU KUP Pasal 14 ayat (4)	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
4	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap	UU KUP Pasal 14 ayat (4)	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5	PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak	UU KUP Pasal 14 ayat (4)	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
6	Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	UU KUP Pasal 25 ayat (9)	50% dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yg sudah dibayar sebelum mengajukan Keberatan
7	Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian	UU KUP Pasal 27 ayat (5d)	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan
8	Setiap orang yang karena kealpaan : ·         Tidak menyampaikan SPT , atau ·         Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara	UU KUP Pasal 38	Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terhutang yg tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yg tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun
9	Setiap orang yg dengan sengaja ·         Tidak mendaftarkan diri utk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya utk dikukuhkan sebagai PKP ·         Menyalahgunakan NPWP atau PKP ·         Tidak menyampaikan SPT ·         Menolak dilakukan Pemeriksaan ·         Memperlihatkan pembukuan,pencatatan, dokumen yang palsu ·         Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ·         Tidak menyetorkan pajak yg telah dipotong atau dipungut Sehingga menimbulkan kerugian pada negara	UU KUP Pasal 39 ayat (1)	Pidana Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 thn dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terhutang.
10	Setiap orang yg dengan sengaja ·         Menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak,Bukti Pemungutan Pajak,Bukti Pemotongan Pajak dan bukti SSP yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ·         Menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	UU KUP Pasal 39 A	Pidana Penjara paling singkat 2 thn dan paling lama 6 thn dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak,bukti pemungutan,bukti pemotongan dan SSP dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak,bukti pemungutan,bukti pemotongan dan SSP dan paling