RESUME UNDANG-UNDANG KUP

·         BAB  I  “ KETENTUAN UMUM “

Ø  PASAL 1

·         BAB II    “ NPWP, PPKP, SPT, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK”

Ø  PASAL 2

Kewajiban Mendaftarkan NPWP & PKP

Ø  PASAL 2A

Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain

Ø  PASAL 3 s/d PASAL 7

Kewajiban mengisi SPT

Ø  PASAL 8

Tata cara Pembetulan SPT

Ø  PASAL 9

Pembayaran dan Penyetoran Pajak + Sanksi Bunga 2% atas keterlambatan Penyetoran Pajak

Ø  PASAL 10

Tata cara Pembayaran Pajak dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak )

Ø  PASAL 11

Tata cara Kelebihan Pembayaran Pajak + Imbalan Bunga 2% per bulan atas keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

·         BAB  III  “ PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK “

Ø  PASAL 12 dan PASAL 13

Prosedur Penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Ø  PASAL 13A

Tidak Menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah yang kurang bayar (SKPKB)

Ø  PASAL 14

Tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak ( STP )

Ø  PASAL 15

Tatacara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT )

Ø  PASAL 16

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak

Ø  PASAL 17

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB )

Ø  PASAL 17A

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN )

Ø  PASAL 17B

Tata cara Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Ø  PASAL 17C dan PASAL 17D

Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ( SKPPKP ) wuntuk wajib pajak tertentu

Ø  PASAL 17E

Pengembalian PPN oleh wajib pajak luar negeri

·         BAB  IV  “ PENAGIHAN PAJAK “

Ø  PASAL 18

Dasar Penagihan Pajak ( STP,SKPKB,SKPKBT,SK Keberatan, Putusan Banding, Peninjauan Kembali)

Ø  PASAL 19

Sanksi Administrasi berupa Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kurang bayar pajak

Angsuran atas Pembayaran Hutang Pajak.

Ø  PASAL 20

Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa

Ø  PASAL 21

Kedudukan Negara sebagai Kreditur Preferen yang mempunyai HAK MENDAHULU atas Aset milik Penanggung Pajak yang akan dilelang

Ø  PASAL 22

Saat Daluwarsa Penagihan Pajak

Ø  PASAL 23

Gugatan

Ø  PASAL 24

Tata cara Penghapusan Piutang Pajak

·         BAB  V  “ KEBERATAN DAN BANDING “

Ø  Pasal 25

Tata cara dan Proses Pengajuan Keberatan

Ø  Pasal 26

Keputusan Keberatan

Ø  PASAL 26A

Hak wajib pajak dalam proses Keberatan

Ø  PASAL 27

Tata cara Proses Pengajuan Banding

Ø  PASAL 27A

Pemberian Imbalan Bunga 2% per bulan akibat putusan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali dikabulkan seluruhnya atau sebagian yang menyebabkan Lebih Bayar Pajak.

·         BAB  VI “PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN”

Ø  PASAL 28

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.

Ø  PASAL 29

Proses Pemeriksaan Pajak

Ø  PASAL 29A

Pemeriksaan Kantor atas Wajib Pajak yg mendaftarkan sahamnya dibursa efek

Ø  PASAL 30

Tata cara Penyegelan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)huruf b

Ø  PASAL 31

Hak wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

·         BAB VII  “ KETENTUAN KHUSUS “

Ø  PASAL 32

Wajib Pajak dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Ø  PASAL 34

Tentang Kerahasian Data Wajib Pajak

Ø  PASAL 35 dan PASAL 35A

Direktur Jenderal Pajak dapat meminta Informasi atau keterangan lain dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yg sedang diperiksa.

Ø  PASAL 36

Proses Pengajuan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

Ø  PASAL 36A

Hal Kelalaian Pegawai Pajak dalam melaksanakan Undang-undang Perpajakan.

Ø  PASAL 36B

Kode Etik Pegawai Pajak

Ø  PASAL 36C

Komite Pengawasan Perpajakan

Ø  PASAL 36D

Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar Pencapaian Kinerja Tertentu

Ø  PASAL 37

Perubahan besarnya Imbalan Bunga dan Sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

·         BAB  VIII “ KETENTUAN PIDANA “

Ø  PASAL 38, PASAL 39, PASAL 39A

Tindak Pidana dalam Perpajakan

Ø  PASAL 40

Daluarsa Tindak Pidana Perpajakan 10 Tahun

Ø  PASAL 41

Sanksi atas Kerahasian wajib pajak yang dilanggar.

Ø  PASAL 41A

Tindak Pidana Perpajakan dalam memberikan Bukti atau keterangan yang tidak benar

Ø  PASAL 41B

Tindak Pidana Perpajakan dalam hal menghalangi atau mempersulit penyidikan

Ø  PASAL 41C

Seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A.( memberikan Informasi atau keterangan )

Ø  PASAL 43

Tindak Pidana dalam Perpajakan ( Pasal 39 & 39B ) berlaku juga untuk wakil, kuasa, pegawai wajib pajak, atau pihak lain yg menyuruh melakukan.

Ø  PASAL 43A

Pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan.

·         BAB  IX “ PENYIDIKAN”

Ø  PASAL 44, PASAL 44A, dan PASAL 44B

Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan