Kamis, 26 September 2013

Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Brevet A 2012

Mata Ujian : KUP, PP, PPSP
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
Periode November 2012

1.   Ian Antono, seorang Sarjana Ekonomi yang lulus kuliah S1 pada tahun 2011. Mulai bulan Maret 2012, Ian Antono diterima bekerja pada PT.Komat Kamit dengan gaji dan tunjangan tiap bulan Rp 1.500.000. Tanggal 1 April 2012 Ian Antono melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya. Kapankah Ian Antono paling lambat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ?
A.      31 Maret 2012
B.      30 April 2012
C.      31 Desember 2012
D.      31 Januari 2012

Jawaban ( B )
Dasar Hukum :
·         Pasal 2 ayat (5) PMK – 73/PMK.03/2012
“ Jika jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan Usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya”.

·         Pasal 7 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 :
“Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak”.

2.   Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dapat diberikan pengembalian pendahuluan Kelebihan Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan berikut, kecuali………………………………
A.  Jumlah peredaran Usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp 4.800.000.000
B.      Jumlah Lebih Bayar menurut SPT Tahunan PPh Kurang dari Rp 1.000.000
C.   Jumlah Lebih Bayar menurut SPT Tahunan PPh paling banyak 0.5% dari peredaran usaha.
D.      Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sekurang-kurangnya 2 Tahun.


Rabu, 25 September 2013

Kurs Pajak

Kurs Pajak yang Berlaku dari 25 September 2013 - 1 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 42/KM.11/2013 tanggal 24 September 2013.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.depkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Dollar Amerika Serikat ( USD ) , 1 11,132.00
Dolar Australia ( AUD ) , 1 10,470.54
Dolar Canada ( CAD ) , 1 10,825.63
Kroner Denmark ( DKK ) , 1 2,009.50
Dolar Hongkong ( HKD ) , 1 1,435.71
Ringgit Malaysia ( MYR ) , 1 3,485.63
Dolar Selandia Baru ( NZD ) , 1 9,257.59
Kroner Norwegia ( NOK ) , 1 1,890.21
Poundsterling Inggris ( GBP ) , 1 17,807.19
Dolar Singapura ( SGD ) , 1 8,884.99
Kroner Swedia ( SEK ) , 1 1,740.30
Franc Swiss ( CHF ) , 1 12,140.91
Yen Jepang ( JPY ) , 100 11,234.91
Kyat Myanmar ( MMK ) , 1 11.44
Rupee India ( INR ) , 1 177.54
Dinar Kuwait ( KWD ) , 1 39,243.47
Rupee Pakistan ( PKR ) , 1 105.39
Peso Philipina ( PHP ) , 1 257.21
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) , 1 2,968.28
Rupee Srilanka ( LKR ) , 1 84.18
Baht Thailand ( THB ) , 1 355.80
Dolar Brunei D. ( BND ) , 1 8,886.97
EURO ( EUR ) , 1 14,986.34
Renminbi China ( CNY ) , 1 1,818.75
Won Korea ( KRW ) , 1 10.33

Minggu, 22 September 2013

Bayar PAJAK Cuma 1% Dari Omzet

Selogan Bayar Pajak Cuma  1% dari Omzet yang didengungkan oleh Dirjen Pajak adalah cara mensosialisaikan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang berlaku per 1 Juli 2013.

Siapakah yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.
  1. Orang Pribadi
  2.  Badan , Tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap ( BUT )
Yang Menerima Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto / Omzet yang tidak melebihi Rp 4.8M dalam 1 Tahun Pajak.

Pajak Yang Harus Dibayar = 1% X Peredaran Bruto (omzet )

Siapakah yang Tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

  1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Contoh : Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, warung tenda di area kaki lima dll
  2.  Badan Usaha yang belum beroperasi secara Komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi memperoleh peredaraan bruto lebih dari 4.8M
Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan diatas Wajib Melaksanakan Ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara Umum.

Demikian perbedaan Siapa-siapa saja yang diwajibkan  untuk Membayar Pajak 1% dari Omzet

Rabu, 18 September 2013

Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2013 tanggal 17-09-2013. Disusun urut nama negara, berlaku dari tanggal: 

#Mata UangNegaraRpDev (Rp)Dev (%)
1 1 USDAmerika Serikat11,319.00-136.00-1.187
2 1 AUDAustralia10,525.4746.020.439
3 1 BNDBrunei Darussalam8,935.61-35.41-0.395
4 1 CADCanada10,957.4815.160.139
5 1 CNYChina1,849.74-21.96-1.173
6 1 DKKDenmark2,019.67-2.68-0.133
7 1 EUREuro15,062.26-22.01-0.146
8 1 HKDHongkong1,459.59-17.38-1.177
9 1 INRIndia178.075.943.451
10 1 GBPInggris17,924.4144.400.248
11 100 JPYJepang11,362.29-133.52-1.161
12 1 KRWKorea10.43-0.04-0.382
13 1 KWDKuwait39,749.59-314.42-0.785
14 1 MYRMalaysia3,460.86-5.47-0.158
15 1 MMKMyanmar 11.68-0.16-1.351
16 1 NOKNorwegia1,915.2431.831.690
17 1 PKRPakistan107.93-1.32-1.208
18 1 PHPPhilipina258.410.750.291
19 1 SARSaudi Arabia3,017.74-36.27-1.188
20 1 NZDSelandia Baru9,194.23127.311.404
21 1 SGDSingapura8,935.19-37.38-0.417
22 1 LKRSri Lanka85.48-0.65-0.755
23 1 SEKSwedia1,732.594.950.287
24 1 CHFSwiss12,171.68-30.51-0.250
25 1 THBThailand355.30-0.05-0.014

PER 30 / PJ / 2013

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 30/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29
TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;

Mengingat :
                   
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/8/2013 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Perusahaan Industri;


MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU.


Pasal 1

(1) Terhadap Wajib Pajak badan industri tertentu dapat diberikan:
  1. pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak September 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013; dan/atau
  2. penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2013.
(2) Wajib Pajak badan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang:
  1. industri tekstil;
  2. industri pakaian jadi;
  3. industri alas kaki;
  4. industri furnitur; dan/atau
  5. industri mainan anak-anak.
(3) Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.


Pasal 2

(1) Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dapat diberikan paling tinggi sebesar:
  1. 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi Wajib Pajak badan industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang tidak berorientasi ekspor; atau
  2. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi Wajib Pajak badan industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang berorientasi ekspor.
(2) Untuk mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis tentang besarnya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diminta.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000).
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir Masa Pajak dimulainya pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan dilampiri:
  1. fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi surat keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2013 sebelum permohonan disampaikan.
(5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti kelengkapan dokumen permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(7) Surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.


Pasal 3

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 atas permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak namun tidak melebihi besarnya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3) Setelah Wajib Pajak memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 atas permohonan Wajib Pajak, yang berlaku sejak Masa Pajak dilengkapinya permohonan.


Pasal 4

(1) Penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dari saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
(2) Untuk mendapatkan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000).
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 29 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan dilampiri:
  1. fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti kelengkapan dokumen permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(6) Surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
(7) Wajib Pajak harus memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat permintaan kelengkapan.
(8) Permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan dalam hal tidak memenuhi jangka waktu penyampaian:
  1. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  2. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberitahukan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (7) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


Pasal 5

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan pemberian penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 atas permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak namun tidak melebihi jangka waktu penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).


Pasal 6

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan menghapuskan atau mengurangkan seluruhnya sanksi administrasi atas penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.


Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tetap dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a.
(2) Wajib Pajak yang belum mendapatkan keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-37/PJ./2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Dalam hal besarnya pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berbeda untuk Masa Pajak yang sama, maka besaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang digunakan adalah besaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang lebih rendah.


Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, tetap dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b.
(2) Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tetap dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
(3) Dalam hal jangka waktu penundaan Pajak Penghasilan Pasal 29 berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berbeda, maka jangka waktu penundaan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang digunakan adalah jangkawaktu penundaan yang paling lama.


Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
                    
ttd,
                    
A. FUAD RAHMANY

Selasa, 17 September 2013

Kurs Pajak

Daftar nilai kurs pajak sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2013 tanggal 17-09-2013. Disusun urut nama negara, berlaku dari tanggal: 
 

#Mata UangNegaraRpDev (Rp)Dev (%)
1 1 USDAmerika Serikat11,319.00-136.00-1.187
2 1 AUDAustralia10,525.4746.020.439
3 1 BNDBrunei Darussalam8,935.61-35.41-0.395
4 1 CADCanada10,957.4815.160.139
5 1 CNYChina1,849.74-21.96-1.173
6 1 DKKDenmark2,019.67-2.68-0.133
7 1 EUREuro15,062.26-22.01-0.146
8 1 HKDHongkong1,459.59-17.38-1.177
9 1 INRIndia178.075.943.451
10 1 GBPInggris17,924.4144.400.248
11 100 JPYJepang11,362.29-133.52-1.161
12 1 KRWKorea10.43-0.04-0.382
13 1 KWDKuwait39,749.59-314.42-0.785
14 1 MYRMalaysia3,460.86-5.47-0.158
15 1 MMKMyanmar 11.68-0.16-1.351
16 1 NOKNorwegia1,915.2431.831.690
17 1 PKRPakistan107.93-1.32-1.208
18 1 PHPPhilipina258.410.750.291
19 1 SARSaudi Arabia3,017.74-36.27-1.188
20 1 NZDSelandia Baru9,194.23127.311.404
21 1 SGDSingapura8,935.19-37.38-0.417
22 1 LKRSri Lanka85.48-0.65-0.755
23 1 SEKSwedia1,732.594.950.287
24 1 CHFSwiss12,171.68-30.51-0.250
25 1 THBThailand355.30-0.05-0.014